Periode 18 agustus 1945 s.d 27 desember 1949 Sistem Pemerintahan Indonesia

     Periode 18 Agustus 1945 s.d 27 desember 1949

dalam periode yang dipakai sebagai pegangan adalah undang undang dasar 1945 tetapi sudah barang tentu belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen ,karena bangsa indonesia baru sajar memproklamasikan kemerdekaanya walaupun UUD 1945 ini telah diberlakukan oleh PPKI , Namun yang barudapat terbentuk hanya presiden dan wakil presiden , serta para menteri sebagai pembantu presiden dan para gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah ,

   tentang hal ini

dapat dilihat pada aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya ,presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI , jadi tidaklah menyalahi apabila MPR belum dimanfaatkan karena pemilu belum dilakukan , lembaga lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam UUD 1945 , belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat tersebut , jadi sebelumnya MPR ,DPR , Dan DPA terbentuk , segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh komite nasional.

    Menteri dan gubernur yang Di angkat Presiden

ada beberapa nama nama menteri-menteri pertama yang diangkat presiden dalam kabine presidensial ini adalah sebagai berikut :

  1. menteri dalam negeri : R.A.A Wiranatakusumah
  2. menteri luar negeri : Achmad Subarjo S.H
  3. menteri Kehakiman : Prof Dr. Soepomo .S.h
  4. menteri kemakmuran : RP. Surachman  Tjokro Adisuryo
  5. Menteri Keuangan : Dr. sanusi
  6. menteri kesehatan : Dr.R. Buntaran Martoatmodjo
  7. menteri pengajaran : Ki Hajar Dewantoro
  8. menteri sosial : Iwa kusuma Sumantri , S.H
  9. menteri penerangan : Mr. Amir Syarifudin
  10. menteri perhubungan : R.abikusnotjokrosuyoso
  11. menteri pertahanan : Soepriyadi ( Komandan Peta )
  12. menteri pekerjaan umum : R.Abikusnotjokrosuyoso
✅REKOMENDED:  what is insurance premium

sedangkan gubernur-gubernur yang pertama kali diangkat dalam Republik Indonesia Yang Muda ini adalah sebagai berikut :

  1. gubernur sumatera : Teuku Mohammad Hassan ,S.H
  2. gubernur kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noer
  3. gubernur sulawesi : Dr. Samuel Ratulagi
  4. gubernur jawa barat : Sutaryo Kartohadikusumo
  5. gubernur jawa tengah : Raden Pandji Suroso
  6. gubernur jawa timur : Raden A.suryo
  7. gubernur Nusa Tenggara : I gusti ketut Puja S.H
  8. gubernur maluku : J.latuharhary .S.H

pada tanggal 5 oktober 1945 , dikeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya tentara keamanan rakyat , sebagai pimpinan TKR . ditunjuk supriyadi yaitu seorang tokoh tentara pembela tanah air , karena supriyadi gugur dalam pertempuran melawan jepang di blitar , kemudian diadakan musyawarah TKR yang dihadiri oleh para panglima divisi dan residen ,

terpilihlah sudirman menjadi panglima besar , beliau dilantik oleh presiden soekarno pada tanggal 18 desember 1945 dan tanggal 3 juni 1945 , TKR resmi menjadi TNI ( TENTARA NASIONAL INDONESIA ) . dalam kongres komite nasional indonesia pusat pada tanggal 16 oktober 1945 di malang ,

✅REKOMENDED:  ilmu sosial dan pemikiran sosial

wakil presiden Drs Mohammad Hatta Mengeluarkan apa saja yang disebut maklumat X ini berisikan penegasan terhadap kata bantuan dalam pasal IV aturan Peralihan UUD 1945 , sejak Maklumat X ini dikeluarkan , kepada KNIP diberikan Wewenang untuk turun membuat undang-undang dan menetapkan GBHN jadi seolah olah memegang sebagian kekuasan MPR , disamping memiliki pula kekuasaan DPA dan DPR .

Kemudian dikeluarkan pula malumat tanggal 14 desember 1945 kesan bahwa sistem pemerintahan indonesia ketika itu tidak demokratis dapat dihilangkan dengan adanya maklumat ini , yang merupakan konvensi ke arah sistem pemerintahan parlementer melalui maklumat pemerintah tanggal 14 november 1945 ini memang dibentuk kabinet parlementer di bawah pimpinan sutan syahrir sebagai perdana menteri (PM) .

sejak saat itu sistem presidensial beralih kepada sistem pemerintahan parlementer . walaupun tidak dikenal dalam UUD 1945 Selama sistem ini berjalan yaitu sampai dengan tanggal 27 desember 1949 ,UUD 1945 tidak mengalaami perubahan secara tekstual , oleh karena itu sebagian orang berpendapat bahwa perubahan dalam sistem pemerintahan dan administrasi negara ini merupakan tindakan yang menyalahi UUD 1945 sendiri menjadi anutan .

✅REKOMENDED:  KETAHUI SEJARAH SOSIOLOGI PENDIDIKAN

pada tanggal 27 juli 1947 , serdadu belanda dengan persenjataan lengkap melakukan penyerbuan ke berbagai kota di indonesia dan berhasil menduduki di antaranya , jadi dapat dikatakan bahwa sebagian wilayah republik indonesia dikuasai serdadu belanda ketika itu , walaupun daerah daerah pedalaman tidak terjangkau , pada tanggal 19 desember 1948 , kota yogyakarta yang untuk sementara dijadikan ibu kota negara indonesia pada kala itu negara dalam menghadapi keadaan sulit seperti itu tiba tiba persatuan bangsa di robek-robek oleh pemberontakan PKI di madiun tanggal 18 september 1948.

di tanggalitu juga menjelang sore yogyakarta jatuh ke tangan musuh , tetapi sebelumnya pukul 10.00 pagi sidang kabinet Ri yang dipimpin oleh wakil presiden Drs. Mohammad Hatta , memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara agar membentuk pemerintah darurat republik indonesia (PDRI) dan apabila tidak sempat juga dapat membentuj PDRI , selanjutnya presiden soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta ditawan oleh belanda .

source : https://websiteedukasi.id/hubungan-ilmu-ilmu-kenegaraan-sistem-pemerintahan-indonesia/