KONSEP DASAR PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

KONSEP DASAR PENDIDIKAN BERBASIS
MASYARAKAT

Pendidikan pada hakikatnya merupakan pencerminan kondisi nega- ra dan kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa. Pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada (Kartono, 1997:77). Masalah pendidikan akan menjadi masalah politik apabila pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Bahkan menurut Michael W. Apple sebagaimana dikutip H.A.R. Tilaar (2003: 94-94), kurikulum pendidikan yang berlaku sebenarnya merupakan sarana in- doktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sarana rekayasa dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaannya. Oleh karena itu, masalah pendidik- an sesungguhnya adalah masalah politik, tapi bukan dalam artian yang praktis. Diakui Paulo Freire (2000:195), sekolah memang merupakan alat kontrol sosial yang efesien bagi upaya menjaga status qua. Di
negara otoriter yang menganut paham pemerintahan totalitarianisme, pe-merintah akan membatasi kebebasan individu dengan mengeluar- kan kebijakan pendidikan yang uniform bagi semua anak didik. Bagi negara semacam ini, pendidikan adalah kekuatan politik untuk mendo- minasi rakyat. Pemerintah secara mutlak mengatur pendidikan, sebab tujuan pendidikan baginya adalah membuat rakyat menjadi alat negara (Kartono, 1997:78). Sebagai respon terhadap pandangan ini, muncul paham pemerintahan yang menerapkan konsep negara demokrasi, yang menghendaki adanya demokratisasi dalam pendidikan.

Demokrasi dan Pendidikan
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan di tangan rakyat. Demokrasi dewasa ini telah diterima oleh adanya kemauan politik dari negara (state), adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (political society) dan adanya civil society yang kuat dan mandiri. Ketiga unsur ini diproses dalam sebuah negara yang menjamin adanya kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan pemilihan umum yang bebas dan bertanggung jawab (lihat Abdillah, 1999: 73). Selain itu, demokrasi juga memiliki dua norma baku yang berlaku bagi setiap bentuk “demokrasi”, yaitu public accountability (pertang- gungjawaban kepada rakyat) dan contestability (uji kesahihan apakah demokrasi itu bercermin kepada kehendak bersama atau atas nama kepentingan lain) (Wirosardjono dalam Magnis-Suseno dkk., 1994: 14-15). Oleh karena itu, demokrasi dalam arti modern, sebagaimana dikemukakan Magnis-Suseno (dalam Tamara dan Taher, 1996:125), sering dipahami sebagai sebuah sistem politik yang melembagakan kontrol terhadap pemerintah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), serta ke- wajiban pemerintah untuk memberi pertanggungjawaban (accountabi- lity) kepada rakyat melalui sistem perwakilan. Jadi, di dalam demokrasi modern terdapat dua kategori prinsip, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pertanggungjawaban melalui perwakilan

✅REKOMENDED:  sebutkan empat perilaku terpuji

Demokratisasi artinya proses menuju demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana paling strategis bagi penciptaan demokratisasi. cara paling strategis untuk “mengalami demokrasi” (experienc- ing democracy) adalah melalui apa yang disebut sebagai democracy education. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Selanjutnya Azra menegaskan, dalam banyak hal, pendidikan demokrasi identik dengan “pendidikan ke- wargaan” (civic education), meskipun pendidikan kewargaan lebih luas cakupannya daripada pendidikan demokrasi. Namun yang jelas, keduanya berupaya menumbuhkan civic culture dan civility di ling- kungan pendidikan, yang pada gilirannya akan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan demokrasi yang genuine dan otentik pada negara-bangsa Indonesia. Sejalan dengan pendapat dengan Azra, Sya- fii Maarif (dalam Zamroni, t.t.:viii-ix) mengemukakan bahwa proses penciptaan mentalitas dan kultur demokrasi kiranya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam kaitan ini, perwujudan sistem pen- didikan yang demokratis merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan. Demokratisasi pendidikan mengandung arti proses menuju demokrasi dalam bidang pendidikan.

Demokratisasi pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu “demokrasi pendidikan” dan “pendidikan demokrasi”. Demokrasi pendidikan, sebagaimana telah disinggung pada awal tulisan ini, dapat diwujudkan di antaranya me- lalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional. Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pen- didikan di tingkat nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan. Inilah yang disebut demokrasi pendidikan menu- rut Kartono (1997:196-197).

✅REKOMENDED:  Bilangan Bulat | Pengertian Bilangan Bulat Positif, Negatif, dan Angka Nol

 

Konsep Community dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat
Sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, demokratisasi pendidikan di antaranya dapat diwujudkan melalui pene- rapan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Konsep ini menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengambilan kebijakan- kebijakan pendidikan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia, menurut Suyata (1996:2), bukanlah hal yang baru. Ia telah dilaksanakan oleh yayasan-yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan. Secara khusus Azra (2002:5-6) menyebutkan, di kalang- an masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari rangkang, dayah, meunasah (Aceh), surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), bustanul atfal, diniyah dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim. Lembaga-lembaga ini hanya sekedar contoh bagaimana konsep pendidikan berbasis masyarakat diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam lintasan sejarah. Per- masalahannya, apa itu masyarakat dalam konsep pendidikan berbasis
masyarakat? Terma “masyarakat” merupakan alih bahasa dari society atau community. Society sering diartikan sebagai “masyarakat umum”, se- dangkan community adalah “masyarakat setempat” atau “paguyuban” (Shadily, 1983: 60-61). Dictionary of Sociology mencoba mendefinisikan community sebagai berikut. Community merupakan sub-kelompok yang mempunyai karakteristik seperti society, tetapi pada skala yang lebih kecil, dan dengan kepen tingan yang kurang luas dan terkoordinir. Tersembunyi dalam konsep community adalah adanya suatu wilayah teritorial, sebuah derajat yang dapat dipertimbangkan mengenai perkenalan dan kontak antar pribadi, dan adanya beberapa basis koherensi khusus yang memisahkannya dari kelompok yang berdekatan. Community mempunyai perbekalan diri terbatas di banding society, tetapi dalam batas-batas itu mempunyai asosiasi yang akrab dan simpati yang lebih dalam. Mungkin ada beberapa ikatan kesatuan khusus dalam community, seperti ras, asal-usul bangsa atau afiliasi keagamaan (Fairchild, 1977:52).

✅REKOMENDED:  visi sekolah islam

Pengertian leksikal di atas mengisyaratkan bahwa community biasanya dimaknai sebagai suatu kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan segala ikatan dan norma di dalamnya. Dengan redaksi berbeda, Smucker (dalam Brookover, 1955:373) men- coba mendekati pendidikan dengan perspektif masyarakat (community approach to education). Ia mendefinisikan community sebagai suatu kumpulan populasi, tinggal pada suatu wilayah yang berdekatan, terinte- grasi melalui pengalaman umum, memiliki sejumlah institusi pelayanan dasar, menyadari akan kesatuan lokalnya, dan mampu bertindak dalam kapasitasnya sebagai suatu korporasi. Untuk mempermudah pemahaman orang tentang community, Gerhard Emmanuel Lenski membagi community dalam dua kategori,
yaitu geografik dan kultural. Lenski (1978:55) menulis:


Basically, there are two types of communities, geographical and cultural. Geographical communities are those whose members are united prima- rily by ties of spatial proximity, such as neighborhoods, villages, town, and cities. Cultural communities are those whose members are united by ties of a common cultural tradition, such as racial and ethnic groups. A religious groups may also be considered a cultural community if its members are closely integrated by ties of kinship and marriage and if the group has developed a distinctive subculture of its own. (Pada dasarnya, ada dua jenis masyarakat, geografis dan kultural. Masyarakat geografis adalah masyarakat yang anggotanya dipersatukan terutama semata-mata331
Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat
oleh ikatan tempat yang berdekatan, seperti lingkungan, desa, kota, dan
kota besar. Masyarakat kultural adalah masyarakat yang anggotanya di-
persatukan oleh ikatan tradisi budaya umum, seperti kelompok rasial dan
kesukuan. Suatu kelompok agama boleh juga dipertimbangkan sebagai
masyarakat kultural jika anggotanya terintegrasi secara lekat oleh ikatan
kekerabatan dan perkawinan, dan jika kelompok itu telah mengembang-
kan subkultur yang berbeda dari kultur miliknya)