ILMU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Berdasarkan UndangUndang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, serta SK dirjen DIKTI nomor 43/DIKTI/Kep/2006, mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Cakupan materi Mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan meliputi identitas nasional,hak dan kewajiban warganegara, negara dan konstitusi, demokrasi dan pendidikan demokrasi, HAM dan rule of law, Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (3) Juga mewajibkan mata kuliah Kewarganegaraan disampaikan di Perguruan Tinggi. Dalam penjelasan pasal 35 ayat (3), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan mencakup Pancasila, UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Menurut Nu,man Somantri dalam dikti (2014:7), pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumbersumber pengetahuan lainnya, pengaruhpengaruh positif dari pendidikan
sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib nasional yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma maupun sarjana. Namun demikian, pendidikan kewarganegaraan harus disampaikan dengan metode dan pendekatan yang bukan indoktrinasi melainkan dengan metode yang memungkinkan daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Kurikulum Berbasis Kompetensi, PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 5 1945.

Dalam hal ini, PKn berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelegence), menumbuhkan partisipasi warga negara (civic participation) dan mengembangkan tanggungjawab warganegara untuk bela negara (civic responsibility). Warganegara yang cerdas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan bangsanya. Melalui partisipasi warganegara akan membawa kemajuan negara, karena tidak ada satu negara pun di dunia maju tanpa partisipasi aktif dari warga negaranya. Begitu pula dengan tanggungjawab warganegara atas persoalan yang dihadapi negara dan bangsanya akan berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsanya.

✅REKOMENDED:  What Is Errors and Omissions Insurance


2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap matakuliah tentu memiliki tujuan agar mahasiswa memiliki sejumlah kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kompetensi yang diharapkan dalam matakuliah pendidikan kewarganegaraan adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan standar kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa mampu berfikir
rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Dengan berbekal kemampuan intelektual ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat (long live learning), menjadi ilmuwan profesional yang berkepribadian dan menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Menurut UU Nomor20/2003 tentang sistem pendidikan nasional jo. Pasal 35 UU Nomor 12/2012 tentang pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, menurut Abdul Azis Wahab dan Sapriya (2012:311) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik.


Menurut SK Dirjen Dikti Nomor43/2006, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik yang menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warganegara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.
Menurut Martini, dkk (2013:3) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi dan keahliannya serta berpartisipasi dalam kehidupan yang bermasyarakat dari komuniti setempat, bangsa dan dunia. Selain itu, membantu mahasiswa menjadi warganegara yang cerdas, demokratik berkeadaban, bertanggungjwab, dan menggalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan tinggi adalah

(a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan 6 bangsanya.

(b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa

✅REKOMENDED:  insurance of a car

(c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia

 (d) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (UU Nomor 12 Tahun 2012) Berdasarkan beberapa kutipan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi ilmuan yang bukan saja memiliki ilmu pengetahuan melainkan juga memiliki sikap, keterampilan dan kesadaran bernegara yang tinggi sehingga akan membawanya menjadi warganegara yang bertanggungjawab untuk berpartisipasi dan memiliki disiplin yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negaranya.


3. Kompetensi, Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan
Menurut Sumarsono, dkk (2002) kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional, sedangkan menurut SK Dirjen Dikri Nomor43 Tahun 2006 Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.


Visi Pendidikan Kewarganegaraan

Visi matakuliah pengembangan kepribadian merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Martini, dkk (2013:2) visi matakuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mampu untuk membawa mahasiswa melihat inti dari suatu persoalan secara lebih mendalam dengan melalui khayalan, penglihatan maupun pengamatan. Dengan melakukan hal itu secara baik, akan menjadikan kepribadian mahasiswa lebih baik
Dengan visi di atas, kiranya pendidikan kewarganegaraan diharapkan berperan penting dalam memantapkan kepribadian manusia (dalam hal ini mahasiswa) seutuhnya, dalam arti memiliki keutuhan dan keterpaduan antara kemantapan unsur rohani dan unsur jasmaninya, sejahtera lahir dan bathin


Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilainilai dasar Pancasila.
Pengamalan nilainilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilainilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam percaturan internasional sekalipun. Dengan kata lain, matakuliah pendidikan kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya.

✅REKOMENDED:  yang termasuk bilangan prima adalah


4. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

1) UUD 1945; Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat, pasal 27,
pasal 30 (1), pasal 31 (1)

2) Tap MPR Nomor II/MPR/1999

3) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

4) UndangUndang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

5) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

6) SK Dirjen Dikti nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang ramburambu pelaksanaan
kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.


5. Landasan Historis Pendidikan Kewarganegaraan

Secara historis, PKn sering bergantiganti nama atau istilah, dapat dijabarkan
berikut.

1) Perkembangan Civics di Amerika, pelajaran civics pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790 dalam rangka “mengAmerikakan” bangsa Amerika (Theory of Americanization). Negara Amerika yang terdiri dari imigran yang memiliki latar belakang kultur bermacammacam, oleh karena itu mereka harus di Amerikakan supaya warganegaranya memiliki pesepsi yang sama tentang Negara serta memahami hak dan kewajibanya sebagai warganegara Amerika.

2) Perkembangan Civics di Indonesia, yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA.

3) Kewarganegaraan (1957): membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.

4) Civics (1961), membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidatopidato politik kenegaraan, yang terutama diarahkan untuk “ nation and character building” bangsa Indonesia.

5) Pendidikan kewarganegaraan (1968) yang berdasarkan kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa pancasila untuk di SD maupun menengah. Di SD terdiri dari pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah dan oleh raga, sedangkan untuk SMA tanpa bahasa daerah.
6) Pendidikan Moral Pancasila (PMP) Kurikulum 1975 yang bertujuan untuk membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1984.

7) Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) kurikulum 1994, kemudian disempurnakan dengan suplemen tahun 1999

8) Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi Pendidikan Kewiraan mulai diselenggarakan sebagai kurikulum pendidikan tahun 1973/1974. Kemudian mengalami perubahan menjadi Pendidikan kewarganegaraan dengan mengacu kepada:

a. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang petahanan keamanan Republik Indonesia yang disempurnakan oleh UU Nomor3 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Pertahanan Negara

b. UU Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

c. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum . Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil Belajar Mahasiswa

d. SK Dirjen Dikti Nomor38/DIKTI/Kep.2002 jo. Nomor 43/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MPK.

e. Pendidikan Kewarganegaraan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional

f. Kewarganegaraan (PPKn) UU Nomor12 Tahun 2012